Peraturan Baru!!! Guru PNS Tidak Boleh Lagi Mengajar Di Sekolah Swasta


Beritapns.com-Selamat malam sobat beritapns.com, berikut informasi yang kami sampaikan pada anda mengenai peraturan baru Guru PNS tidak boleh mengajar ke Sekolah swasta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan solusi tentang penarikan guru PNS yang diperbantukan (DPK) di sekolah swasta.

Hasil konsultasi Badan Kepegawaian dan Dindikpora Kota Pekalongan ke Kemendikbud, guru PNS di sekolah swasta yang ditarik akan digantikan guru honorer dari sekolah negeri.

”Barangkali kalau guru honorer mau pindah ke sekolah swasta akan menambah pendapatan yang lebih tinggi bagi mereka jika yayasan mau mengangkat mereka sebagai guru yayasan,” kata Kabid Pengembangan dan Jabatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nur Sobah, terkait dengan kesulitan Dindikpora menarik guru PNS di sekolah swasta. Seperti diberitakan (Suara Merdeka, 26/3), Dindikpora Kota Pekalongan kekurangan 109 orang guru.

Bahkan pada 2017 kekurangan itu akan bertambah menjadi 308 orang karena pada tahun itu ada 199 guru yang pensiun. Kendati kurang, Pemkot tidak akan diberi formasi tambahan guru karena masih ada guru PNS yang bekerja di sekolah swasta,

Penarikan guru PNS itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini, namun belakangan ada kendala karena sekolah swasta keberatan. Meski demikian, pemerintah pusat tetap tidak akan memberi formasi penambahan guru kalau Pemkot masih menyisakan guru PNS di sekolah swasta.

Segera Diselesaikan

Nur Sobah menjelaskan, sesuai dengan data pokok pendidikan (dapodik) yang dikirim dari sekolah-sekolah, kini pemerintah pusat mengetahui, di sekolah negeri ada beberapa guru honorer. Karena itu, saat BKD dan Dindikpora konsultasi, Kemendikbud memberikan solusi agar guru honorer di sekolah negeri dipindahkan ke sekolah swasta untuk menggantikan guru PNS yang ditarik ke sekolah negeri.

”Kualitas guru honorer juga bagus dan tidak kalah dari guruguru PNS. Apalagi mereka termasuk guru-guru muda,” katanya. Kepala Dindikpora Agust Marhaendayana saat rapat dengan Komisi C mengatakan, kekurangan guru itu akan bertambah lagi menjadi 480 orang guru pada 2021.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sujaka Martana mengatakan, masalah guru PNS di sekolah swasta itu jadi persoalan serius sehingga harus segera diselesaikan. Di satu sisi jika guru PNS ditarik, sekolah swasta keberatan.

Di sisi lain, jika guru PNS di swasta tidak ditarik, Kota Pekalongan akan kekurangan guru PNS dalam jumlah yang besar karena tidak akan diberi tambahan formasi guru sepanjang guru PNS masih ada di sekolah swasta.


Demikian informasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk sobat sekalian


7 Responses to "Peraturan Baru!!! Guru PNS Tidak Boleh Lagi Mengajar Di Sekolah Swasta"

  1. Peraturan yang disebut sbg peraturan baru berbentuk apa? SK mentri kah atau ?????

    ReplyDelete
  2. ✌. hebat sekali menteri pendidikan sekarang ini, salut!! salut? bentar dulu deh, kalau seperti ini jadinya, kata ''salut'' yang sebenarnya akan dilontarkan oleh saya atau kebanyakan guru honorer non sertifikasi apabila anggaran untuk honor pada dana bos menjadi ya setidaknya 40% dari anggaran bos lah, sebab kalau hanya 15% dari anggaran bos, hanya dapat honor itu 6000 rupiah perjam. hehehe.. hebatnya jadi guru honorer non sertifikasi, pendapatan kecil tapi pengeluaran ekstraordinary.. hehehehehehehe.. tapi terimakasih, semoga inayah dan hidayah dapat terkepal oleh semua guru honorer non sertifikasi.. salam damai untuk yang merasa, jangan tersunggung atas apa yang saya ketik ini, karena tersenyum lebih manis daripada menjadi buldog, yang, meskipun ia bahagia tapi tetap cemberut, heran da.. hehehehe.. ✌✌👌

    ReplyDelete
  3. Pak Menteri Yang terpenting NASIB Umur atau Batasan Umur bagi Guru yang Mau Pensiun itu haru s di tinjau Ulang sebab kami rasa Standarisasi UMur yang ada sekarang ini sudah melebihi Batas kemampuan dari Seorang Guru untuk mengajar...... 60 han itu sudah kadaluarsa untuk Mendidik

    ReplyDelete
  4. saya sepakat dengan keputusan yang di ambil mendikbud, tapi setidaknya harus ada keriteria sekolah suwasta seperti apa yang tidak boleh memilki guru pns, guru-guru pns sekarang yang ada pada setiap lini sekolah suwasta sangat membantu sekolah suwasta dalam oprasional dan mengisi kekosangan guru- di sekolah suwasta jarang ada yang mau jadi guru suwasta karena gajinya kecil kerja sama dengan gaji besar, jadi keberadaan guru pns d suwasta saya kira perlu di pertimbangkan lagi

    ReplyDelete
  5. Atur atur aja lah pa, yang penting honor nya 'manusiawi', dan gak pake lama.

    ReplyDelete
  6. Jd gmn nasib sekolah di aceh yg di bawah badan dayah yg bkn yayasan tetapi status swasta apalagi tidak memungut uang SPP dan gubernur sudah melogingkn kanun tuk membantu sekolah baik pegawai maupun bangunan apakh harus d tarik jg. Lalu dari mana uang tuk menggaji guru honor tersebut mohon bapak mentri pertimbangkn ..apa nnt tdk melukai hati gubernur yg telh membuat peraturan.. ini bisa memicu konflik kembali tuk aceh...tolong di pertimbangkn

    ReplyDelete
  7. Bagai mn dengan guru pns yg di tempatkn di sekolah dibawah badan dayah yg ada di aceh yg mn status sekolah swasta tetapi bukn yayasan apa lg di aceh tidak ada pengutipan uang SPP dari mn dana tuk menggaji guru honor sementara di aceh ada di keluarkan peraturan gubernur yg di sebut kanun aceh tuk membantu sekolah dayah perbatasan baik tenaga pengajar maupun bangunan..apakh peraturan itu tdk di hargai oleh pak mentri . Ini bisa memicu konflik aceh kembali apalagi di aceh baru tercipta perbaikn khususnya di bidang pendidikn. Kl hal ini tdk di indahkn oleh pemerintah pusat ini dpt memicu konflik di aceh kembali mohon ini di pertimbangkn khusus aceh terima kasih

    ReplyDelete