Baca!!! Tiga Alasan KASN Tolak Rasionalisasi PNS


Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat kita semua.

Berbagai pihak sudah merespon Niat Menpan-RB yang akan melakukan rasionalisasi PNS pada waktu dekat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak rencana kebijakan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digulirkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Komisioner KASN I Made Suwandi memberikan alasan sikapnya yang menilai kebijakan pengurangan jumlah PNS tidak tepat.

Pertama, rasio jumlah PNS Indonesia terhadap penduduk masih di bawah angka dua persen, yakni 1,7 persen. Dibanding sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, lanjut pria bergelar profesor itu,  rasio PNS Indonesia masih tergolong bagus. Diketahui, rasio PNS di Singapura 2,5 persen, sedang Malaysia sekitar 3,7 persen.

“Jadi Indonesia masih lebih bagus dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara,” ujar I Made Suwandi kepada JPNN kemarin (14/3).

Kedua, lanjut mantan pejabat di kemendagri itu, masalah PNS di Indonesia bukan terletak pada jumlah, namun soal distribusi. Dia katakan, PNS Indonesia lebih banyak yang menumpuk di pusat, yakni di kementerian/lembaga.

“Padahal, pusat itu lebih mengurusi soal kebijakan (bukan pelayanan public, red). Tapi pegawainya banyak, kantor besar, uang banyak,” ujarnya, sembari mengatakan pendapatnya ini merupakan pendapat pribadi.

Ketiga, untuk PNS di daerah, masalahnya juga distribusi pegawai. Untuk di pemda, PNS lebih banyak menumpuk di Kantor Sekretariat Daerah (setda).

“Mestinya jumlah PNS lebih banyak di dinas-dinas yang punya fungsi pelayanan public,” terangnya. Pemerintah pusat, lanjutnya, mestinya melakukan redistribusi PNS.

Made mengatakan, kebijakan rasionalisasi harus punya alasan yang kuat, yang didasarkan pada kajian yang matang menyangkut rasio jumlah PNS. Terutama rasio petugas medis, guru, dan juga tenaga administrasi.

“Kalau datanya sudah jelas, baru bisa mengatakan kelebihan atau kekurangan PNS. Kebijakan harus berdasar data yang akurat dan tidak bisa ujug-ujug bilang rasionalisasi,” ujar Made.

Diketahui, selama ini untuk memberhentikan seorang PNS saja prosedurnya tidak gampang. Prosesnya harus mulai dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), yang diusulkan ke KASN. Putusan KASN sendiri masih bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Jika misalnya PNS yang terkena rasionalisasi tapi menolak dipensiunkan dini, maka itu juga akan muncul masalah.

Made tidak membantah kemungkinan itu. Pasalnya, aturan mengenai pemberhentian PNS sudah ada ketentuannya di PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang displin PNS.

“Jika PNS melakukan pelanggaran, harus diberi peringatan satu, dua, dan seterusnya. Sanksinya antara lain penurunan pangkat. Kalau sampai dipecat, itu sudah berat, berat,” pungkasnya.
Sumber: jpnn.com
Bagaimana setujukah sobat mengenai Penolakan yang dilakukan oleh KASN di atas?

9 Responses to "Baca!!! Tiga Alasan KASN Tolak Rasionalisasi PNS"

  1. Betulllll skli pak......👏👏👏👍👍

    ReplyDelete
  2. Bismillahirahmanirahim
    Assalamu Alaikum Wr. Wb.

    Kunci Keberhasilan saya jadi PNS
    4 Kali Gagal di Seleksi CPNS Membuatku Semakin Termotivasi dan Akhirnya Berhasil Sampai sekarang ini. PNS adalah profesi yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan orang di Indonesia, Terbukti setiap kali pemerintah membuka pendaftaran CPNS, peserta yang mendaftar selalu membludag. Menjadi PNS memang nikmat sekali rasanya. Wajar jika ribuan orang rela berdesak-desakan demi mendapatkan kursi PNS.
    Saya Akan Berbagi Cerita Nyata Dengan Kalian Semua. Mohon maaf mengganggu waktu dan rutinitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui KOMENTAR ini dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer yang baru saja lulus jadi PNS tahun 2015 yang lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di SD 001 Pagaran Tapah Riua, Sudah 8 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, namun hasilnya nol bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no tlp Bpk AIDU TAUHID, SE., M.Si beliau selaku (Direktur Pengadaan dan Kepangkatan) di BKN PUSAT. saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau yang sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa,Hubungi Bpk Aidu Tauhid, SE., M.Si
    No Hp Beliau: 085-29-860-860-9
    siapa tahu beliau masih bisa membantu anda untuk mewujudkan impian anda menjadi PNS. Sedikit Tambahan Bahwa tanggal 02 Desember 2015 kemarin saya melakukan komunikasi pembicaraan kepada beliau untuk bisa meluluskan adik saya sebagai CPNS ke PNS. Memang Pemerintahan Sudah mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Selama 5 Tahun & Masalah Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Bpk Aidu Tauhid, SE., M.Si Beliau Hanya menyampaikan kepada saya selama kita masih berusaha maka di situ pasti ada jalan.,
    Waalaikumsalam Wr. Wb

    ReplyDelete
  3. setuju,,,,,kalo masalah tamatan yang dijadikan acuan,,,,,gimana tuh Menteri Kelautan Bu Susi tamatan SMP apa kena Rasionalisasi juga. Kalo melihat darin tamatan itu kurang tepat, sebaiknya lihat kinerjanya. Kebanyakan tamatan SMA yang mengambil pekerjaan. Kalo rasionalisi nanti sopir juga tamatan S1 ???....Tamatan S1 banyak yang nganggur ga bisa buat lapangan kerja bagaimana kalo SMA,SMP,SD yang ngganggur, mau buka usaha apa mereka?

    ReplyDelete
  4. Klo emank sdh kelebihan knp mesti buka pendaftaran cpns lagi. Tunggu aja sampe dibutuhkan lagi. Jgn yg sdh ada mau dipensiunkan.
    Faktanya jg di sekolah terutama di daerah lebih banyak guru sukarela yg mengajar ketimbang pns.

    Jgn pemerintah seenak perutnya mengeluarkan kebijakan gitu.

    ReplyDelete
  5. Ganti saja MenpanRB.
    Enakan seperti dulu. Sebelum Christen

    ReplyDelete
  6. menpanRB nya aja yang harus d rasionalisasi, penuh perjuangan dan pengorbanan untuk jd PNS tidak ujug-ujug aja, mengabdi jd honorer puluhan tahun tanpa gaji dan insentif, suatu pengorbanan yang sangat besar, sekarang tiba-tiba muncul rasionalisasi sungguh sangat tidak adil. Zaman SBY jauh lebih baik n penuh harapan, zaman skarang yg ada hanya harapan palsu.

    ReplyDelete
  7. Tolak Rasionalisasi, menpanRB nya z yg harus d rasionalisasi.

    ReplyDelete