Alhamdulillah, DPR Desak Kemendikbud Buat PP Mengenai Kesejahteraan Guru Honorer

Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat seluruh guru Honorer di Indonesia, Kabar gembira untuk anda karena masih ada anggota DPR yang masih mau memperhatikan Kesejahteraan Guru, Khususnya guru honorer yang sangat memprihatinkan keadaannya.
DPR Minta Kemendikbud Lebih Prioritaskan Kesejahteraan Guru Honorer
Bagaimana tidak karena gaji para guru Honorer yang berada pada daerah pedesaan masih sangat jauh dari kata layak. Oleh karena itu salah satu Anggota anggota Komisi X DPR RI, Esty Wijayanti meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan diminta memprioritaskan kesejahteraan guru, khususnya yang masih berstatus nonpns.
"Gaji mereka masih sangat kecil, padahal pengabdiannya sudah puluhan tahun. Dan kita tahu bahwa banyak guru honorer K-2 yang belum diangkat hingga saat ini," tutur Wanita yang biasa dipanggil Esty ini saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2015).

Esty sangat mengharapkan adanya rekomendasi atau upaya yang dilakukan bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengangkat para guru honoror sebagai PNS.

Esti juga meminta Kemendikbud untuk segera membuat aturan standar minimum gaji bagi para guru di Indonesia. Tujuannya, agar kesejahteraan guru dapat lebih terjamin dengan adanya regulasi yang mengatur tentang  gaji Guru honorer tersebut .
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, menyatakan gaji guru secara umum masih menyedihkan. Bahkan, ada yang menerima hanya Rp50 ribu per bulan. "Gaji guru di setiap daerah variatif. Tapi rata-rata jelek, apalagi honorer," papar Sulistyo.

Di bebera daerah di indonesia, masih ada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima bayaran Rp50 ribu per bulan. Tidak jauh berbeda, ada juga guru SD yang digaji Rp100 ribu per bulan. Gaji guru yang kecil, bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.

Dalam UU itu, pemerintah diamanatkan untuk memberikan dukungan pengembangan diri tenaga pengajar. Sementara, gaji yang kecil tidak akan cukup untuk pengembangan profesi. "Guru yang digaji Rp50 ribu atau Rp100 ribu itu karena senang bernyanyi saja, makanya mau," tambahnya.
 Note: Undang-undang Guru dan Dosen yang sudah ada ternyata Implementasinya masih jauh dari kenyataan, bagaimana tidak, kalo pemerintah sudah menerapkan UU ini tidak ada lagi guru khususnya Honorer yang gajinya masih tidak layak. Lalu bagaimana langkah yang seharusya diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini?
 Sebagai tindak lanjut atas keprihatian pada guru honorer yang gajinya masih tidak layak maka Pengurus Besar Persatuan Guru Republik indonesia (PGRI) telah membuat standar upah minimum untuk guru, yaitu minimal Rp3.150.000 per bulan. Upah standar itu diperoleh dari perhitungan jumlah kebutuhan hidup layak, sama dengan perhitungan buruh, kemudian ditambah dana untuk pengembangan diri.
"Kami menghitung dari jumlah kebutuhan minimal kesejahteraan guru tambah pengembangan profesi," Pungkasnya.
Demikian berita mengenai DPR yang mendesak Kemendikbud untuk membuat Peraturan Untuk Memprioritaskan Kesejahteraan Guru Honorer


0 Response to "Alhamdulillah, DPR Desak Kemendikbud Buat PP Mengenai Kesejahteraan Guru Honorer"

Post a Comment